Perusahaan Asing - Prosedur Pembukaan Cabang di India

Perusahaan Asing – Prosedur Pembukaan Cabang di India

Semenjak periode East India Company, perusahaan asing menyatukan perusahaan di India. Sesudah peraturan liberalisasi, perusahaan India mulai masukkan anak perusahaan di luar India.

Akhir-akhir ini banyak beberapa perusahaan asing yang berminat untuk buka kantor cabang atau kantor penyambung untuk mengawasi jasa perizinan usaha mereka di India.

Bila mereka memutuskan untuk membangun anak perusahaan di India, mereka harus ikuti proses yang diberi di bawah Companies Act, dan ketetapan dari undang-undang itu mulai berlaku sesudah perusahaan itu dibangun.

Bila sebuah perusahaan yang dibangun di luar India ingin mempunyai tempat pendirian di India tanpa menyatukan perusahaan yang terpisah karena beragam argumen, karena itu dia harus ikuti proses yang diputuskan dalam Sisi XI-bagian 591 sampai 602.

Undang-undang, yang sudah diterapkan untuk memantau peranan perusahaan di India, banyak diambil dari Undang-undang Perusahaan Inggris dan walau sama, lebih mendalam.

Registrar of Companies (ROC) dan Company Law Board (CLB), ke-2 nya bekerja di bawah Departemen Masalah Perusahaan, pastikan kepatuhan pada Undang-Undang. Sisi 592 sampai 602 dari Companies Act of India dengan jeli ikuti pasal 406 sampai 423 dari Undang-undang Inggris terkecuali pasal 408, 416 sampai 418 dari undang-undang itu.

Perusahaan asing:

Perusahaan asing ialah perusahaan yang dibangun pada sebuah negara di luar India berdasar hukum negara lain itu dan mempunyai ruang usaha di India. Sisi 591 sampai 602 dari Undang-undang bermasalah dengan perusahaan seperti itu.

Perusahaan Asing terdiri dari 2 kelompok yakni:

Perusahaan yang dibangun di luar India, yang sudah membangun ruang usaha di India sesudah 1 April 1956; dan
Perusahaan yang dibangun di luar India, yang sudah membangun ruang usaha di India saat sebelum tanggal itu dan terus mempunyai ruang usaha yang mapan di India.

Sisi XI Companies Act, 1956 yang berisi Sisi 591 sampai 608 bermasalah dengan Perusahaan yang dibangun di luar India yakni “Perusahaan Asing.”

Ketetapan sisi dari Companies Act, 1956 ini atur jika Sisi 592 sampai 602 mulai berlaku untuk Perusahaan yang dibangun di luar India yang sesudah diawalinya Companies Act, 1956 membangun ruang usaha di India dan Perusahaan yang dibangun di luar India sudah membangun ruang usaha di India saat sebelum diawalinya Companies Act, 1956 dan terus mempunyai pendirian pt itu.

Disebutkan jika Perusahaan yang dibangun di luar India dan mempunyai ruang usaha yang mapan di India di mana 50% ataupun lebih modal saham disetorkan digenggam oleh orang India, karena itu ketentuan-ketentuan dari sisi itu mulai berlaku untuk Perusahaan itu.

Sisi 592 sampai 602 yang berjalan untuk perusahaan Asing itu memutuskan jika mereka harus ajukan ke Panitera Perusahaan:

Beragam document memberi info,

Pengembalian berkenaan tiap peralihan di perusahaan,

Neraca dan Account Keuntungan Rugi perusahaan,

Ongkos pada salah satunya property Perusahaan di India.

Ini memutuskan jika ketentuan-ketentuan berikut mulai berlaku untuk usaha India dari Perusahaan Asing:
Registrasi ongkos,

Hak untuk mendapat salinan dan mengecek akte perwalian,

Pembukuan yang perlu diletakkan oleh Perusahaan,

Pengembalian tahunan yang perlu dilaksanakan oleh Perusahaan,

Pengecekan pembukuan,

Kekuasaan Pemerintahan Pusat untuk arahkan audit khusus,

Audit akuntan ongkos,

Kuasa Panitera untuk minta pengecekan dan penyidikan
(Tercantum dalam Sisi 124 sampai 145, 125, 127, 118, 209, 159, 209-A,, 233-A, 233B, dan 234 sampai 246 Companies Act)

Sisi 603 dari sisi XI itu memberi batas tertentu pada perusahaan asing yang tawarkan document untuk berlangganan di India.

Walau di bawah Companies Act, 1956, tidak ada normalitas yang perlu dilaksanakan untuk Perusahaan Asing yang membangun ruang usaha di India terkecuali pengajuan document yang ditata dalam Sisi XI; berdasar ketetapan Sisi 29 Undang-Undang Ketentuan Valuta Asing, 1973 ijin umum atau khusus dari Reserve Bank of India untuk meneruskan tiap ruang usaha atau membangun ruang usaha untuk lakukan aktivitas perdagangan dan karakter Komersil oleh perusahaan asing ialah dibutuhkan.

Umum:

Batasan ekuitas asing di Perusahaan India saat ini bertambah jadi 51% dari mulanya 40%. Dalam kasus tertentu, keterlibatan ekuitas asing 100% saat ini dibolehkan. Pemerintahan India sudah melangsungkan kesepakatan dengan beberapa negara asing khusus terhitung Amerika Serikat untuk menghindar pajak ganda.

Sisi 592 cuman atur syarat pengajuan beragam document dan info ke BAE. Panitera, untuk maksud sisi ini, ialah Panitera Perusahaan, Delhi dan Panitera Perusahaan Negara Sisi di mana ruang usaha ada. Pengajuan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari semenjak pendirian ruang usaha. Perusahaan asing diwajibkan untuk ajukan satu set document ke BAE, Delhi dan satu set document yang lain ke BAE Negara tempat perusahaan itu membangun tempat upayanya. Ongkos pengajuan Rp. 5000 harus dibayarkan cuman di ROC Delhi dan tidak ada ongkos pengarsipan yang perlu dibayarkan untuk mengarsipkan salinan dengan ROC yang lain.

Bila perusahaan membangun cabang atau cabang upayanya di India, info selanjutnya tak perlu diberi, terkecuali jika dengan laporan tahunan perusahaan harus memberikan tiga salinan daftar semua tempat upayanya di India dan dengan rekomendasi yang account dibikin.
Tiap perusahaan asing harus secara menonjol memperlihatkan di luar tiap kantor atau tempat upayanya di India, namanya disudahi dengan kalimat “Terbatas” atau “Privat Limited”, bergantung pada kasusnya, bila itu ialah perusahaan terbatas, dan negara aslinya. penyatuannya dengan bahasa Inggris dan dengan bahasa lokal.

Bila perusahaan asing memulai usahanya di India lewat agen, agen harus patuhi ketetapan sisi ini (592).
Sebuah perusahaan disebutkan mempunyai ruang usaha di India bila mempunyai tempat tertentu atau bisa dideteksi di mana dia memulai usaha seperti kantor, gudang, gudang atau tempat yang lain mempunyai jalinan riil di antara lokalitas dan usahanya.

594. REKENING PERUSAHAAN ASING.

Ketetapan berkenaan pembukuan perusahaan asing diperinci dalam sisi 594. Ini memutuskan kewajiban umum – sekali dalam tiap tahun kalender untuk membikin neraca dan laporan keuntungan rugi berkenaan dengan usahanya di India, dengan asumsi jika itu ialah sebuah perusahaan pembuatan kontrak, yang memberi pemerincian mengenai anak-anak perusahaannya dan mengirim tiga salinan document ke Panitera. Bila tidak dengan bahasa Inggris, terjemahan bersertifikasi harus juga disertakan. Daftar semua ruang usaha yang dibangun oleh perusahaan asing di India dengan merujuk pada neraca yang dibikin harus juga dikirimkan dengan teratur.

Dalam kata lain, perusahaan asing harus memiara pembukuan dari usaha India dan arsipnya, tiap tahun, tiga salinan dari rekening dunianya (dalam kurun waktu 9 bulan dari penutupan tahun keuangan), rekening usaha India (dalam kurun waktu 9 bulan dari penutupan tahun keuangan) dan daftar ruang usaha yang dibangun di India.

Berkenaan dengan usahanya di India, perusahaan asing diwajibkan untuk memiara pada tempat khusus upayanya di India, pembukuan yang betul berkenaan dengan semua jumlahnya uang yang diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan dan beberapa hal yang terkait dengan akseptasi dan pengeluaran. pengeluaran terjadi, semua pemasaran dan pembelian barang oleh perusahaan, dan semua asset dan kewajiban perusahaan

Di mana perusahaan asing membangun kantor penyambung di India, dia akan mempersiapkan “pengakuan akseptasi dan pembayaran” dan “pengakuan asset dan kewajiban” bukan neraca dan laporan keuntungan rugi. Ini harus berbentuk yang ditetapkan dan harus diaudit, auditor memberi laporannya mengenai kebenaran dan kewajaran akseptasi dan pembayaran sepanjang tahun buku.

Pemerintahan sudah memberi beberapa pengecualian dan memodifikasi berkenaan dengan hal tertera di atas, berkenaan dengan peraturan biasanya berkenaan perusahaan asing. Pengecualian dikasih ke kantor penyambung. Verifikasi khusus dikeluarkan berkenaan dengan pelayaran asing, perusahaan penerbangan dan asuransi dan aktivitas perdagangan dan industri perusahaan asing

Beberapa dokumen itu harus disodorkan ke Panitera dalam periode waktu 9 bulan semenjak penutupan tahun buku perusahaan asing atau dalam periode saat yang diperpanjang oleh Panitera tidak lebih dari 3 bulan.

Ketetapan Yang Terkait Dengan Perusahaan Asing:

(1) Perusahaan asing yang, sesudah diawalinya Undang-undang ini, membangun ruang usaha di India harus, dalam kurun waktu tiga puluh hari semenjak pendirian cv ruang usaha, memberikan ke Panitera untuk didaftarkan –

(a) salinan sah dari piagam, bujet dasar, atau memorandum dan artikel, dari perusahaan atau instrument yang lain sebagai atau mendeskripsikan konstitusi perusahaan; dan, bila instrument tidak dengan bahasa Inggris, terjemahan resminya;

(b) alamat komplet kantor tercatat atau kantor khusus perusahaan;

(c) daftar direksi dan sekretaris perusahaan yang berisi beberapa hal seperti diartikan dalam ayat (2);

(d) nama dan alamat atau nama dan alamat sebagian orang ataupun lebih yang tinggal di India, yang berkuasa untuk terima atas nama proses service perusahaan dan tiap pernyataan atau document yang lain dibutuhkan untuk dihidangkan di perusahaan; dan

(e) alamat komplet kantor perusahaan di India yang hendak dipandang seperti ruang usaha khusus di India.

(2) Daftar seperti diartikan pada ayat

(c) dari sub-bagian

(1) harus berisi beberapa hal berikut, yakni:-

(a) berkenaan dengan masing-masing direktur, –

(i) dalam soal seorang, nama dan nama keluarganya saat ini selengkapnya, nama atau nama lama dan nama belakang atau nama belakang selengkapnya, alamat rumahnya yang umum, kebangsaannya, apabila berkebangsaan itu bukan berkebangsaan asal, berkebangsaan asal, dan tugas usahanya, bila ada, atau bila ia tidak mempunyai tugas usaha tapi menggenggam kedudukan direktur atau direktur yang lain, info dari kedudukan direktur itu atau satu dari kedudukan direktur tersebut; dan

(ii) dalam soal tubuh hukum, nama perusahaan dan kantor pusat atau tercatatnya; dan nama komplet, alamat, berkebangsaan, dan berkebangsaan asal, bila berlainan dari berkebangsaan itu, dari tiap-tiap direkturnya;

(b) berkenaan dengan sekretaris, atau di mana terdapat sekretaris bersama, berkenaan dengan masing-masing –

(i) dalam soal seorang, nama dan nama belakangnya saat ini, nama atau nama awalnya dan nama keluarga atau nama belakangnya, dan alamat rumahnya yang biasa; dan

(ii) dalam soal tubuh hukum, nama perusahaan dan kantor tercatat atau khusus :
Asal, di mana semua partner pada suatu firma ialah sekretaris bersama perusahaan, nama dan kantor khusus firma bisa disebut sebagai tukar perincian yang disebut dalam klausa (b) dari sub-bagian ini.

(3) Ayat (2) dan (3) Keterangan pada ayat (1) pasal 303 berlaku untuk maksud konstruksi rekomendasi pada ayat (2) untuk menyuguhkan dan nama lama dan nama keluarga seperti ada. berlaku untuk kepentingan konstruksi rekomendasi itu dalam sub-bagian (1) dari sisi 303.

(4) Perusahaan asing, selainnya yang disebut dalam ayat (1), bila mereka belum memberikan ke Panitera saat sebelum berfungsinya Undang-undang ini document dan info yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal 277 Undang-Undang Perusahaan India, 1913 (tujuh tahun 1913), masih tetap runduk pada kewajiban untuk memberikan beberapa dokumen dan keterangan-keterangan itu sesuai Undang-undang itu.

Saat terjadi peralihan pada perincian di atas, Panitera harus dikasih tahu tepat. Menurut sisi 596 tiap proses, pernyataan, atau document yang lain dibutuhkan untuk dihidangkan pada perusahaan asing akan dipandang cukup dilayani, bila diperuntukkan ke tiap orang yang bernama sudah dikatakan ke Panitera berdasar ketetapan awalnya dari Sisi ini dan tinggalkan di, atau dikirimkan lewat pos ke, alamat yang sudah dikirim:
Asal –

(a) bila perusahaan itu tidak berhasil dalam memberi ke Panitera nama dan alamat orang yang tinggal di India yang berkuasa untuk terima atas nama proses service perusahaan, pernyataan atau document lain; atau

(b) bila setiap saat semuanya orang yang nama dan alamatnya sudah diberikan sudah wafat atau sudah stop berada tinggal, atau menampik untuk terima servis atas nama perusahaan, atau karena argumen apa saja, tidak bisa dilayani;
document bisa dihidangkan di perusahaan dengan wafatkannya di, atau mengirimkan lewat pos ke, tiap tempat usaha yang dibangun oleh perusahaan di India.

Rekening India harus dibikin dalam rupee India sesuai syarat Agenda VI.
Di bawah Ketentuan 22 Ketentuan Perusahaan, 1956 panitera yang mempunyai yurisdiksi atas Delhi harus memiara Daftar Perusahaan Asing dalam Formulir III. Dalam hal tersebut beberapa nama perusahaan asing harus ditempatkan sesuai posisi penyerahan document seperti diartikan dalam pasal 592 Undang-Undang Perusahaan ke Panitera.

Perusahaan harus sampaikan semua komunikasi ke Panitera Perusahaan, NCT Delhi dan Haryana.

Yurisdiksi pengadilan:

Yurisdiksi akan ditetapkan dengan merujuk pada pengajuan document dan info sesuai Sisi 592. Ayat (d) dari sub-bagian (1) mewajibkan perusahaan asing untuk memberi info mengenai nama dan alamat sebagian orang yang bisa diberitahu. dilayani sepanjang tersangkut perusahaan asing.

Dalam kasus penyatuan cabang perusahaan asing di India dengan yurisdiksi pengadilan tinggi perusahaan yang menerima peralihan untuk ancaman berdasar pasal 391/394 yang dibaca dengan pasal 591 dan 597(1), yurisdiksi kantor tercatat atau ruang usaha yang hendak putuskan yurisdiksi Pengadilan Tinggi mana saja untuk terima tuntutan untuk kesepakatan pola amalgamasi berdasar pasal 391/394 dan bukan Delhi. [Bank of Muscat SAOG, Di re. (2004) 60 PKB 325 (Kar.)]

Pendirian Tempat Usaha di India- Syarat FEMA:

Undang-Undang Management Valuta Asing, 1999 (FEMA) sudah membingkai Ketentuan yang terkait dengan pendirian tempat usaha apa saja di India. Ketentuan Management Valuta Asing (Pendirian Cabang atau Kantor di India atau ruang usaha lainnya), 2000 (Ketentuan) atur pendirian pt pma satu ruang usaha oleh bukan warga, yang hendak jadi kantor Penyambung atau kantor Project atau kantor lokasi atau kantor cabang.

Dalam soal Peraturan, dua point berikut pantas jadi perhatian:
Tidak ada orang yang tinggal di luar India, tanpa kesepakatan awalnya dari Reserve Bank, membangun di India tempat usaha apa saja – baik itu cabang atau kantor penyambung atau kantor project atau usaha lain apa saja dengan apa saja namanya disebutkan.

Masyarakat Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Iran atau Cina tidak bisa membangun ruang usaha apa saja – baik itu cabang atau kantor penyambung atau kantor project atau usaha yang lain bernama apa saja, terkecuali bila mereka memperoleh ijin RBI dalam masalah ini.

Related Posts